Pemberantasan korupsi telah menjadi salah satu fokus utama Pemerintah
Indonesia pasca reformasi. Berbagai upaya telah ditempuh, baik untuk
mencegah maupun memberantas tindak pidana korupsi (tipikor) secara
serentak oleh pemegang kekuasaan eksekutif (melalui Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah), legislatif, dan yudikatif. Upaya-upaya itu mulai membuahkan hasil: itikad pemberantasan korupsi
terdorong ke seluruh Indonesia. Hal itu ditunjukkan dengan semakin
meningkatnya keuangan/aset negara yang terselamatkan pada setiap
tahunnya dalam pencegahan dan penuntasan kasus korupsi. Sejumlah
instansi pelaksana dan pendukung pemberantasan korupsipun terbentuk,
antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), serta Lembaga Perlindungan Saksi
dan Korban (LPSK).Presiden juga telah menerbitkan sejumlah instruksi dan arahan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi (PPK),
Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN-PK) Tahun 2015.
RAN-PK 2015 diharapkan menjadi acuan Pemerintahan Pusat dan Daerah
dalam memberantas korupsi yaitu dengan menekankan upaya-upaya
pencegahan dan penindakan, serta pedoman bagi pelaksanaan monitoring
(pemantauan) dan evaluasi.
Di tingkat kebijakan pemerintah, berlangsung dinamika menarik. Pada
satu sisi, terjadi pembentukan dan konsolidasi kelembagaan; sementara di
sisi lain, masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya
pemberantasan korupsi. Hal ini bukan saja telah diakomodasi dalam RAN PK
Tahun 2004-2015, sejumlah daerah bahkan sudah mengembangkan Rencana
Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) secara swakarsa. Pantaslah
kiranya jika ada daerah yang memelopori inovasi kebijakan yang terbukti
mampu mencegah praktik korupsi di birokrasi pemerintahan. Menjawab target 2015, pada bulan Mei 2015 Presiden memaklumatkan Inpres No. 7 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015.
Inpres ini secara jelas menguraikan tentang mekanisme penyusunan Aksi
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang harus dilakukan setiap tahun
oleh Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, lengkap dengan indikator
capaian yang nantinya juga akan menjadi bahan laporan kepada Presiden.
Download:
