Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016

Rancangan Awal RKPD 2016

Berdasarkan amanat pasal 101, dan 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, diatur sebagai berikut :

1.Bappeda menyusun RKPD (Rencana Kerja Pembangunan 
   Daerah);
2.RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :
a.persiapan penyusunan RKPD;
b.penyusunan rancangan awal RKPD;
c.penyusunan rancangan RKPD;
d.pelaksanaan musrenbang RKPD;
e.perumusan rancangan akhir RKPD; dan
f.penetapan RKPD.

Sejalan dengan ketentuan tersebut, sebagai proses yang berkelanjutan, sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah                         ( MUSRENBANG RKPD ) Kabupaten Blitar Tahun 2016, maka perlu disusun Rancangan Awal RKPD.

Dengan telah selesainya penyusunan Rancangan Awal RKPD 2016 Kabupaten Blitar, maka dalam rangka menjalankan rangkaian tahapan dan tata cara penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagaimana amanat pasal 109 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, bahwa Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Bappeda akan menyelenggarakan forum KONSULTASI PUBLIK bersama para pemangku kepentingan, untuk mendapatkan masukan penyempurnaan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016.
Resume  Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016 :

Visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2011-2016 diarahkan pada upaya  "Terwujudnya Kabupaten Blitar Yang Sejahtera, Religius dan Berkeadilan".pembangunan pada dua sektor unggulan utama yaitu sektor pariwisata dan pertanian dimana kedua sektor tersebut memang merupakan sektor-sektor yang memiliki potensi sumber daya alam yang sangat besar yang dimiliki oleh Kabupaten Blitar untuk dikembangkan. Dan hal ini pula sejalan dengan tujuan utama Perda.Kabupaten Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Blitar 2011-2031

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar tahun 2016 merupakan pelaksanaan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011-2016 untuk tahun ke-5 (lima), atau dengan kata lain RKPD 2016 merupakan masa akhir dari RPJMD 2011-2016. Kondisi ini jelas mempengaruhi rencana kerja pemerintah daerah untuk tahun 2016, hal ini terkait dengan masih banyaknya target-target kinerja yang belum tercapai dengan baik, maka pada tahun 2016 pemerintah daerah berupaya seoptimal mungkin untuk mempercepat target-target kinerjanya terutama yang berkaitan erat dengan pencapaian visi dan misi RPJMD.


Tantangan dan Proyeksi Perekonomian Daerah Tahun 2015 dan 2016 :
Selain itu masalah penyerapan anggaran pemerintah yang mengalami keterlambatan turut memperlambat masuknya investasi dan menurunkan daya saing. Berdasarkan paparan RPJMD Kabupaten Blitar tahun 2011-2016, tantangan pembangunan Kabupaten Blitar diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masuknya budaya asing yang bersifat negatif (pornografi, 
    narkoba) sebagai akibat globalisasi dan perdagangan bebas.
2. Disparitas antar wilayah yang dapat berakibat pada 
    disharmonisasi masyarakat.
3. Perekonomian regional, nasional bahkan internasional yang 
    dapat mempengaruhi investasi dan pengembangan usaha 
    berbasis lokal, ketahananpangan dan peningkatan kesejahteraan.
4. Laju Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat yang 
    berpengaruh padakualitas keluarga, kesehatan masyarakat, 
    penyediaan fasilitas pendidikan,lapangan pekerjaan dan fasilitas 
    lainnya.
5. Angka kriminalitas, gangguan keamanan dan ketertiban yang 
    tidak segera teratasi berpengaruh pada stabilitas wilayah dan 
    ketenteraman masyarakat.
6. Lingkungan hidup yang tidak dikelola dengan baik, perubahan 
    iklim dan bencana alam yang belum diantisipasi berpengaruh 
    pada berbagai aktivitas masyarakat.

Dengan kemajuan perekonomian daerah yang dicapai tahun 2015 dan masalah yang diperkirakan dihadapi tahun 2016, maka tantangan pokok yang akan dihadapi tahun mendatang adalah:

1. Pembenahan infrastruktur dan iklim usaha;
2. Penanggulangan kemiskinan;
3. Capaian tingkat pendidikan dan kesehatan;
4. Stabilitas politik (keamanan dan ketertiban);
5. Penanganan Bencana Alam;
6. Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Tujuan dari penyusunan Publikasi  Rancangan Awal RKPD Kabupaten  Blitar Tahun 2016 adalah untuk membantu memberikan informasi yang ringkas, padat dan langsung berisi poin-poin utama dari dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar 2016, yang akan diberikan kepada para pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik. Resume inilah yang menjadi panduan utama peserta forum KONSULTASI PUBLIK dalam mencermati keseluruhan isi Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar 2016, karena diselenggarakannya forum KONSULTASI PUBLIK terhadap dokumen Rancangan Awal RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016, bertujuan untuk memperoleh masukan, saran dan aspirasi termasuk harapan para pemangku kepentingan di Kabupaten Blitar terhadap prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang direncanakan pada tahun 2016

secara komplit dapat didownload disini

Kunjungan Tim BKPRD Ke Kabupaten Banyuwangi

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disingkat BKPRD,adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Provinsi dan di Kabupaten/Kota dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas SDM BKPRD Kabupaten Blitar, bersama dengan Kepala Dinas PU Bina Marga, Kepala Dinas PU Cipta Karya, Kepala Dinas Pertanian, Kepala Kantor KPTSP Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Perkebunan, Bagian Pembangunan, dengan dipimpin Wakil Bupati Blitar Drs Rijanto MM melakukan kunjungan lapang ke Kabupaten Banyuwangi.

Kabupaten Banyuwangi dipilih karena dianggap sukses menerapkan Model Sistem Perijinan dan Penataan Ruang Wilayah, termasuk penyelesaian Jalan Lintas Selatan dan kerja sama dengan Pihak Ketiga, Bandara maupun penyiapan kawasan industri dan mendatangkan investor untuk berinvestasi.

Rakor dan Evaluasi Pelaksanan Dana Alokasi Khusus (DAK) 2014

Jum’at tanggal duapuluh dua agustus tahun dua ribu empat belas, telah dilaksanakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Blitar Tahun 2014,

bertempat di Ruang Pola Bappeda Kabupaten Blitar. Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Evaluasi, Pelaporan, data dan Statistika Bappeda Kabupaten Blitar dan dihadiri oleh peserta dari seluruh SKPD pelaksanaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Blitar Tahun 2014.

Permasalahan Umum DAK 2014 :

a)   Juklak dan Juknis DAK terlambat ditetapkan  atau mengalami 

      perubahan;

a.  Bidang Pendidikan

b.  Bidang Keslamatan Transportasi Darat

b) Masih terbatasnya kapasitas perencanaan DAK yang berbasis 

    kinerja, serta selaras dan terpadu dengan perencanaan sektoral 

    nasional ( perencanaan DAK disusun tidak N-1 sehingga 

    pelaksanaan DAK terlambat);

        a. Perubahan DPA DAK Pertanian (BP4K dan Peternakan   

            lokasi kegiatan)

        b.  Perubahan DPA Bidang Kesehatan Dasar (pelampuan 

            pagu)

c)  Masih kurangnya koordinasi dan keterpaduan dalam 

     pemantauan dan evaluasi DAK serta rendahnya kepatuhan 

     daerah dalam penyampaian laporan pelaksanaan DAK ke pusat;

      a.   Laporan yang disampaikan SKPD ke BAPPEDA, tidak 

            tepat waktu dan tidak taat format ( Pelaporan tertulis, 

            SIE-DAK), sehingga Bappeda kesulitan melaporkan ke 

           pemerintah pusat.

      b.  Pergantian pengendali kegiatan dan operator tidak isertai 

         serah terima kegiatan, sehingga mengulang tata cara dan 

          sisdur pelaporan DAK

d) Terlambatnya proses pengadaan barang dan Jasa, khususnya 

    yang berkaitan dengan kontruksi akibat : keterlambatan 

    penerbitan/Konversi Serftikat Badan Usaha (SBU) Dari 

    Luncuran Dana DAK 2014 tahap I sebesar 30% pagu atau   

    Rp  21.425.139.000,00 baru terserap  Rp 6.283.543.100,00   

sehingga butuh kerja ekstra SKPD untuk melaksanakan penyerapan agar Dana tahap II segera turun dan tahap III dapat 

 tersalurkan dan tidak hangus.
 Materi Rapat : Download

Capasity Building Kasubag/kasubid Penyusunan Program se Kab Blitar

Sumber Daya Manusia ( SDM ) merupakan Faktor penggerak utama dan memegang kukci keberhasilan  dalam melaksanakan fungsi managemen khusunya dalam bidang Perencanaan Pembangunan. Keberhasilan pembangunan sangat ditentukan oleh kemampuan dan kapasitas Sumberdaya Manusia dalam membuat sebuah Perencanaan.

“ Tidak ada pembangunan tanpa perencanaan”

Melalui program capasity building diharapkan ada peningkatan kualitas SDM, khususnya perencanaan pembangunan daerah.

" Salah Merencanakan Berarti Sama Halnya Dengan Merencanakan Sebuah kesalahan."

Pada Hari Rabu, 20 Agustus 2014, bekerjasama dengan SOKO ADVANTURE bertempat ini  di 
Desa Tegalasri Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dilaksanakan Program Capacity Buliding diselenggarakan Bappeda Kabupaten Blitar.

Capacity Buliding dilaksanakan dengan metode yang lebih kepada pendekatan motivasi pengenalan potensi diri, memahami tujuan hidup dan motivasi berkerja, serta menghubungkan bahwa berkerja merupakan sebuah bukti anugerah Tuhan Yang Maha Kuasa dan menjadi sebuah motivasi Spirtualkepda seluruh peserta yang terdiri dari Kasubag. Penyusunan Program SKPD se Kab. Blitar.

APEL JUM'AT DAN SENAM PAGI ISTEMEWA PEMKAB. BLITAR

Ada yang istimewa dalam acara Apel dan Senam pagi hari Jumat  di halaman belakang kantor Pemkab Blitar Jl sudanco Supriyadi 17 Blitar(15/8). Dalam sambutannya penerima apel, Ir. Mangatas L Tobing, M.Si, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar mengungkapkan, bahwa saat ini sudah memasuki Minggu ke 2 bulan Agustus 2014 dimana proses perencanaan dan pengganggaran memasuki siklus yang penting. Rancangan Perda Perubahan APBD 2014 Kamis (14/8), kemarin sudah dievaluasi oleh propinsi. Diperkirakan pada akhir Agustus atau awal September sudah dapat dilaksanakan kegiatan yang diusulkan dalam Perubahan APBD TA 2014 sudah dapat dilaksanakan. Kepala Bappeda juga mengingatkan, pelaksanaan APBD induk 2014 yang masih dibawah target penyerapan Anggaran untuk terus dipacu penyerapannya dengan tetap memperhatikan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang baik.

Selain itu Kepala Bappeda juga mengingatkan Sehat merupakan dambaan setiap orang, memiliki tubuh yang sehat akan membuat hati dan pikiran tenang. Olahraga adalah salah satu cara untuk menyehatkan badan dan mengurangi resiko terkena penyakit mengingat beban kerja yang meningkat.. Olahraga tidak harus dilakukan setiap hari, karena bisa jadi waktu luang untuk berolahraga hanya sedikit. Untuk menjaga badan tetap sehat diperlukan olahraga paling tidak satu kali dalam satu minggu,Salah satu cara Pemkab Blitar dalam menjaga kesehatan para karyawannya, adalah dengan mengadakan olahraga pagi setiap hari Jumat. Olahraga yang dilakukan ada beberapa macam yaitu senam, dan lain sebagainya sesuai hobby masing-masing karyawan.
Apel Jum'at pagi diakhiri dengan do'a bersama dan dilanjutkan senam aerobik yang diikuti sebagian besar karyawan-karyawati Pemkab. Blitar

Halal Bihalal Keluarga Besar Bappeda Kabupaten Blitar 2014

"Minal aidzin wal faidzin
Mohon maaf lahir dan batin
Semoga silahturahmi kita terjalin begitu erat seperti butiran tasbih ..
Dalam kebaikan budi, keikhlasan hati, dan kebajikan karya "

Untaian kata-kata tersebut yang terlukis dalam acara halal bi halal keluar besar Bappeda kabupaten Blitar dalam rangka hari raya Idul Fitri 1435 H. Acara rutin ini diselenggarakan 6 Agustus lalu di Rumah Makan Telaga Indah. Dihadiri oleh jajaran pimpinan Bappeda, Kabid, Kasubid, dan pelaksana beserta suami atau istri. Dengan berbusana batik para undangan memenuhi kursi yang telah disediakan.

Para undangan tampak semangat, sambil saling berjabat tangan dan bersilahturahmi, terlihat betapa harmonisnya terjalin rasa menghargai satu dengan yang lain, tak hanya kaum muslim saja yang datang melainkan semua agama datang untuk mengikuti halal bihalal ini, mengingat kampus berlambang daun keluwih ini yang multikultur dengan berbagai agama dan sukunya.

"Dalam acara halal bihalal ini juga acara untuk saling memaafkan tak hanya kaum muslim saja yang datang karena ubaya multikulturalisme sehingga semua agama ikut juga,” ujar Drs. Muhajir , MM  sebagai penceramah  acara. Untuk pengisi acara terdapat  organ tunggal yang diakawki pak Budics dan penyayi. 

Yang sangat menarik, kemudian dari masing-masing bidang bappeda memberikan suguhan lagu.“Dari segi bahasa halal bihalal ini berasal dari kata halal yang mengartikan menyelesaikan masalah, meluruskan benang yang kusut, menjernihkan air yang keruh, maknanya dalam dan hal itu merupakan hal yang bersifat universal bukan hanya saudara-saudara muslim karena berbicara mengenai multikultur tentu persoalan benang kusut dan menjernihkan air keruh itu bagi umat manusia merupakan hal baik yang positif ,” ungkap Ir. Mangatas L Tobing  selaku Kepala Bappeda dalam memberikan sambutan.. Dia mengungkapkan, “Dalam acara Halal bihalal ini bertujuan untuk memperkokoh kesatuan, memperkuat tali persaudaraan diantara kita”.

Dirgahayu Kabupaten Blitar Ke- 690 Jayalah Kabupaten Blitar, Jayalah Indonesia

Seperti biasa, setiap tanggal 5 Agustus, Bupati Blitar dan seluruh masyarakat merayakan Hari Jadi Blitar. Tahun 2014, Blitar merayakan hari jadinya yang ke-690. Namun ada yang berbeda dari perayaan-perayaan sebelumnya, jika sebelumnya hanya bersifat seremonial potong tumpeng, kali ini pada puncak peringatan hari bersejarah Blitar, Senin (5/8) di Pendopo Kabupaten Blitar, Bupati Blitar, H. Herry Noegroho meresmikan pemberian nama Pendopo, yakni Pendopo Agung Ronggo Hadinegoro. 

Peringatan Hari jadi ke -690 ini mengambil tema " Semangat Hari Jadi Blitar ke -690 dan hari Ulang Tahun ke -69 Kemerdekaan Republik Indonesi, sebagai momentum terbaik. Yakni untuk melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang sejahtera, religius dan berkeadilan"

Nama pendopo ini diambil dari nama Bupati pertama kali yang menjabat di Kabupaten Blitar. RM Aryo Ronggo Hadinegoro ( – 1866) menjabat selama 35 tahun. Orang nomor satu di Kabupaten Blitar ini juga menjelaskan, selama perjalanan sejarah pemerintahan Kabupaten Blitar khususnya pejabat Bupati Blitar dari waktu ke waktu, keberadaan Gunung Kelud ikut memberi warna dan pengaruh terhadap perjalanan sejarah Kabupaten Blitar. Semasa pemerintahan Kabupaten Blitar dipimpin RM Aryo Ronggo Hadinegoro sebagai trauma akibat lahar letusan Gunung Kelud pada Tahun 1848, maka pusat pemerintahan yang semula dipinggir sungai Pakunden dipindah ke Kepanjen Lor (sekarang Pendopo Kabupaten Blitar). 

Selain itu pada masa pemerintahannya, RM Aryo Ronggo Hadinegoro mengambil kebijakan dengan memberi batas wilayah secara adil, yaitu: bagian timur sebagai bumi kanjengan, bagian barat (sekarang Jl. Masjid), bagian selatan (sekarang Jl. Merdeka), dan bagian utara (sekarang Jl. Anjasmoro) sedangkan tanah diluar batas kanjengan bagian barat pengaturannya diserahkan kepada Penghulu Blitar untuk pembangunan masjid (sekarang masjid Jami’). Bupati RM. Aryo Ronggo Hadinegoro menjabat selama 35 tahun dan beliau pensiun pada tahun 1866. Bupati Blitar mengajak seluruh masyarakat Kabupaten Blitar untuk terus berbenah, memupuk prestasi. Pasalnya, dari masa ke masa Kabupaten Blitar selalu mengukir prestasi.  Melalui semangat Hari Jadi Blitar, diharapkan menjadi momentum untuk melanjutkan pembangunan di kabupaten Blitar. dengan demikian diharapkan seluruh program pembangunan tepat diterapkan, sehingga bisa merata dan dinikmati seluruh pelosok masyarakat.

Sekedar catatan, dalam acara peringatan Hari Jadi Blitar tersebut, selain agenda rutin seperti tahun sebelumnya, juga diadakan kirap Kitab Sejarah dan Panji Lambang Daerah (Panji Karya Utama), kirap foto-foto Bupati Blitar dari masa kemasa serta gunungan hasil pertanian dari Kabupaten Blitar. Hadir dalam acara tersebut antara lain: Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Unsur Forpimda, Seluruh Kepala SKPD, tokoh agama serta masyarakat.

Penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS P APBD TA 2014

Blitar, DPRD Kabupaten Blitar Jum’at 25 Juli 2014 menggelar Rapat Paripurna Penandatanganan KUPA dan PPAS Perubahan APBD Tahun 2014 dan Penetapan Ranperda Pertanggung Jawaban APBD TA 2013. Rapat Paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kab. Blitar Guntur Wahono, SH bersama wakil ketua dihadiri oleh 33 anggota DPRD Kabupaten Blitar dari 50 anggota DPRD, sedangkan dari pihak ekskutif dihadiri oleh Bupati Blitar Herry Noegrogo didampingi oleh Wakil Bupati Blitar, Rijanto serta seluruh Kepala SKPD se Kabupaten Blitar.

 Sebagai tahapan rapat paripurna tersebut, diawali oleh laporan Badan Anggaran DPRD yang dibacakan oleh Ketua DPRD Kab. Blitar menyempaikan terima kasih kepada pihak eksekutif atas pengajuan KUPA dan PPAS Perubahan APBD, yang disertai dengan proyeksi peningakatan beberapa pos pendapatan dengan memperhatikan realisasi hingga keadaan Juni 2014.Serta tanggapan terhadap Hasil Evalusi Ranperda Pertanggungjawababn APBD TA 2013. Setelah laporan Banggar, selanjutnya acara dlanjutkan dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2014  oleh Bupati Blitar dan Pimpinan DPRD Kabupaten Blitar.

Dalam sambutan Bupati yang di bacakan oleh Herry Noegroho menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada fraksi-fraksi dewan yang telah memberikan persetujuan terhadap dokumen KUPA dan PPAS Perubahan APBD TA 2014. Selain itu, lebih lanjut Bupati berharap agar segenap SKPD dapat mempercepat proses penyusunan RKA SKPD Perubahan yang akan diakumulasi menjadi Rancangan Perda APBD Perubahan TA 2014 yang akan diajukan kepada dewan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Diakhir sambutan Bupati meyampaikan kepada segenap SKPD agar tetap mengevaluasi kinerja keuangan hingga keadaan Juni 2014 sehingga dalam penetepan target penerimaan dapat disesuaikan dengan kondisi rill dilapangan, agar keadaan Desember 2014 yang akan datang target penerimaan dapat dicapai secara maksimal.

Buka Puasa Bersama Keluarga Besar Bappeda Kab Blitar Tahun 2014

Kamis (24/07), mendekati akhir-akhir ramadhan 1435 H segenap keluarga besar Bappeda Kabupaten Blitar mengadakan acara buka puasa bersama bertempat di Ruang Pola Bappeda Kabupaten Blitar. Dalam sambutannya Kepala Bappeda Kabupaten Blitar mengatakan, Tradisi Buka Bersama yang diselenggarakan keluarga besar Bappeda Kabupaten Blitar, merupakan tradisi yang baik dan harus dipertahankan ditahun-tahun yang akan datang. Kebersamaan, saling mendukung antara keluarga besar Bappeda merupakan salah satu kunci sukses keberhasilan Bappeda Kabupaten Blitar melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepada Bappeda Kabupaten Blitar. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, tradisi buka bersama tahun ini diselenggarakan secara sederhana, namun  penuh dalam suasana kebersamaan dan kekeluargaan. Hampir semluruh karyawan-karyawati Bappeda Kabupaten Blitar bersama suami-istri dan anak-anak dapat hadir dalam suasana yang penuh keakrababn dan kekeluargaan. Mengakhiri sambutannya kepala Bappeda mengingatkan kepada seluruh karyawan untuk terus semangat dalma menjalankan Ibadah Puasa deitengah-tengah kesibukan bekerja, serta selalu berhati-hati dan sabar ketika mudik ke kampung halaman, mengingat minggu depan sudah memasuki libur dan Cuti bersama dalam rangka Idul Fitri 1 Syawal 1435 H.

Finalisasi Standar Biaya Umum (SBU) TA 2015 Kabupaten Blitar

Selasa (22/07) bertempat di ruang rapat Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Jalan Sudanco Supriyadi 17 Blitar dilaksanakan Rapat Finalisasi Standar Biaya Umum (SBU) TA 2015. Rapat dihadiri oleh seluruh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) beserta tim pendamping dari LKP3 Universitas Brawijaya Malang.

Standar Biaya Umum (SBU) nantinya akan digunakan sebagai acuan untuk menyusun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) SKPD TA 2015 yang nantinya akan dihimpun untuk menyusun R-APBD 2015.

Dalam finalisasi SBU 2015 banyak hal-hal baru yang sebelumnya belum diatur dalam SBU sebelumnya. Standar dan perjalanan Dinas sesuai Permendagri Nomor 37 tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015.

Rapat TAPD bersama Banggar DPRD Kab Blitar pembahasan draft SK Gubernur Evaluasi Ranperda Pertanggungjawababn APBD 2013

Senin (21/04) bertempat di Ruang Badan Anggaran DPRD Kab. Blitar Kompleks Kantor DPRD Kab Blitar Jalan Kota Baru Nomor 10 Kanigoro Blitar dilaksanakan rapat pembahasan Draf SK Evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban TA APBD 2013. Dalam rapat tersebut Ketua DPRD Kab Blitar. Guntur Wahono, SH pada prinsipnya mengapresiasi eksekutif yang telah bekerja keras menyusun ranperda pertanggungjawaban APBD TA 2013, namun begitu ketua DPRD juga mengingatkan apa yang menjadi jawaban pemerintah kabupaten blitar untuk segera ditindaklanjuti, khusunya terkait rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan. Disisi Lain, Suwito saren Satoto, slah satu anggota Banggar mengingatkan juga komitmen Pemerintah Daerah untuk terus meninggkatkan upaya kemandirian daerah melalui peningkaytan Pendapatan Asli Derah (PAD) dimasa-masa mendatang dengan memperhatikan potensi yang dimiliki sehingga mengurangi ketergantungan akan dana perimbangan.

Dalam tanggapannya, Sekretaris Daerah. Drs Palal Ali Santoso, MM sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Banggar DPRD, dan akan merapatkan jajaran Eksekutif untuk terus meningkatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melaui intensifikasi dan pemetaan potesni sesuai amanat UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah.

Kepala Bappeda Menerima Apel Pagi (22/07)

Kegiatan apel pagi yang diselenggarakan secara rutin dan teratur bukan sekedar memenuhi kewajiban belaka. Tetapi upaya untuk membentuk sikap disiplin pegawai negeri sipil (PNS).

Harus disadari, bahwa Apel pagi yang diselenggarakan secara rutin dan teratur, bukan sekedar memenuhi kewajiban belaka. Tetapi lebih dari pada itu untuk membentuk sikap perilaku disiplin, kegiatan apel mempunyai nilai yang sangat strategis dalam rangka membina dan mengembangkan sekaligus meningkatkan budaya kerja, bersih dan sikap positif dari seluruh pegawai," ujar Kepala Bappeda  Ir. Mangatas L Tobing, M.Si.

Kepala Bappeda juga mengingatkan agenda kegiatan Bappeda Kab. Blitar yang sangat padat, khusunya menjelang pembahasan dan penetapan KUA-PPAS Perubahan TA 2014 dalam rangka penyusunan R-APBD P 2014 untuk itu beliau mengingatkan semua harus dikerjakan dengan dukungan seluruh bidang, sehingga jadwal sekedul yang padat dapat dikerjakan sebaik-baiknya.

Di akhir sambutannya, kepala Bappeda mengingatkan seluruh karyawan-karyati Bappeda untuk selalu menjaga kesehatan, tertib dijalan mengingat situasi sudah mendekati lebaran.

Nota Kesepakatan KUA-PPAS TA 2015 Kabupaten Blitar di Tandatangani

Senin (14/07) dalam sidang Paripurna DPRD Kabupaten Blitar Periode 2009-2014 bertempat di Garaha Paripurna Kantor DPRD Kabupaten Blitar Jalan Kotabaru Nomor 10 Kanigoro Blitar, ditandatangani Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Blitar dan DPRD Kabupaten Blitar tentang Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2015.Penandatanganan nota Kesepakatan KUA dan PPAS  Tahun Anggaran 2015 merupakan salah satu rangkaian dalam proses penetapan APBD. Nota Kesepakatan ini merupakan hasil kerja sama yang dimulai sejak disampaikannya KUA dan PPAS yang memuat latar belakang dilakukannya penyusunan APBD Tahun Anggran 2015.

Bupati Blitar H Herry Noegroho, SE, MH  dalam sambutannya mengatakan, kebijakan umum anggaran sementara tahun 2015 yang disusun Pemerintah Kabupaten Blitar merupakan penjabaran dari kebijakan pembangunan tahun 2011-2016 yang termuat pada visi dan misi Kabupaten Blitar. Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara TA 2015  disusun dengan memperhatikan kondisi ekonomi makro dan kondisi Kabupaten Blitar yang selama masih perlu dipicu pembangunan infrastruktur untuk menunjang pertumbuhan ekonomi.

Aplikasi pelaksanaan UU Nomor 6/2014 tentang Desa khususnya Alokasi Dana Desa telah diakomodir dalam KUA dan PPAS TA 2015. Prioritas pembangunan tahun anggaran 2015 yang dituangkan dalam Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang intinya terdiri dari Asumsi Pendapatn, Asumsi Belanja ,Program dan Kegiatan pada masing-masing SKPD  serta Asumsi Pembiayaan , telah disepakati oleh DPRD dengan menandatangi Nota Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS bersama Pemerintah Daerah, menunjukkan adanya kesepakatan bersama untuk selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Blitar  Tahun Anggaran 2015.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar Guntur Wahono, SH dalam sambutan tertulis menegaskan bebepa hal penting yakti. Bahwa rapat kerja dengan agenda penandatanganan nota kesepakatan merupakan wujud nyata itikad baik mengingat sejak tahun 2010 hingga tahun 2013 lalu penandatangan nota KUA-PPAS terlambat apabila disbanding jadwal yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri. Hal ini tentunya merupakan prestasi nyata karena ditahun ini penandatanganan Nota kesepakatan dimaksud  tepat waktu.

Pada Sidang paripurna ini, Bupati Blitar sekaligus juga menyampaikan Penjelasan KUPA-PPAS Perubahan TA 2014. Latar belakang perubahan APBD dijelaskan dalam Permendagri Nomor 13 tahun 2006 pasal 154 yang menyebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila :

    Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan umum anggaran (KUA);
    Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;
    Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

Berdasarkan point (1); point (2); dan point (3) Pemerintah Kabupaten Blitar merespons dengan menyesuaikan asumsi-asumsi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran 2014  yang disusun pada tahun 2013 melalui Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Perubahan (KUPA) Tahun 2014.

Kebijakan Umum Perubahan Anggaran juga diperlukan untuk  mempertajam sasaran  serta target capaian program/kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2014 sesuai RPJMD 2011-2016 sekaligus menampung dan menyesuaikan program dan kegiatan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat maupun propinsi serta untuk menampung kegiatan baru untuk merespon dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu segera mendapat penanganan.

Selain menyesuaiakan target asumsi makro kabupaten Blitar pada tahun 2014 dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Tahun 2014 ini bertujuan untuk :

    Menyesuaikan  perubahan  prediksi  penerimaan  pendapatan daerah, meliputi : Pendapatan  Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah serta menyesuiakan Belanja Daerah;
    Menyesuaikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sesuai hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Derah tahun 2013, kita juga perlu mencermati perkembangan asumsi makro perekonomian daerah;
    Meningkatkan Program/Kegiatan untuk mendukung pencapaian Target RPJMD Kabupaten Bltar Tahun 2011-2016 dengan    memperhatikan    prioritas nasional, regional dan daerah ;
    Melaksanakan program dan kegiatan terkait kebijakan Nasional dan regional serta dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu segera mendapat penanganan;
    Menyesuaikan kembali kebijakan-kebijakan Pemerintah Daerah yang dituangkan dalam program – kegiatan yang belum dianggarkan pada saat penyusunan APBD  Tahun Anggaran 2014;
    Menampung dan Menyesuaikan  , Pergeseran   jenis   belanja,   objek   belanja   dan   rincian belanja    di     lakukan    oleh SKPD dengan    tetap    konsisten    dan konsekuen      kepada anggaran berbasis     kineria (mengutamakan   pencapaian   target   kinerja   yang   telah ditetapkan dan skala waktu pelaksanaan)
    Menyesuaikan  perubahan  pemberian  hibah  dan  bantuan  sosial dengan berpedoman peraturan yang berlaku.

Dalam Akhir penjelasannya, Bupati Blitar mengajak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Daerah dan Badan Anggaran DPRD untuk duduk bersama membahas KUPA dan PPAS P TA 2014 Agar selanjutnya kesepakatan bersama pihak legislatif dan pihak eksekutif terhadap asumsi makro ekonomi, proyeksi pendapatan dan proyeksi belanja daerah dapat segera terwujud dalam waktu tidak terlalu lama tanpa mengurangi subtansi dari kaidah pembahasan sehingga segera dapat ditindaklanjuti dengan penyusunan RAPBD Perubahan TA 2014 demi kelanjutan pembangunan Kabupaten Blitar yang kita cintai.

Rapat Koordinasi Persiapan Pelakanaan APBD P 2014 dengan Kecamatan se Kab Blitar

Senin (14/07) bertempat di Ruang Pola  Bappeda Kabupaten Blitar, diselenggarakan Rapat Rapat Koordinasi Persiapan Pelakanaan APBD P 2014 dengan Kecamatan se Kab Blitar, Rapat dipimpin Oleh Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi Data dan Statistika Bappeda Kabupaten Blitar, Ibu Sisilia Dyah Kristiani, S.Sos. MM. diahadiri oleh Kasubag Penyusunan Program dan Keuangan Kecamatan se Kab. Blitar

Dalam paparannya Kabid Dalev Bappeda Menjelasakan Kenapa dilaksanakan Perubahan APBD,

Perda APBD Kab. Blitar 2014 ditetapkan Januari 2014 disusun berdasarkan Asumsi Makro KUA-PPAS 2014 yang disepakati pada 22 Agustus 2013.  KUA-PPAS 2014 disusun berlandaskan kebijakan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2014 yang ditetapkan melalui Perbup pada Bulan Mei 2013; Sejalan waktu pelaksanaan anggaran, terjadi perubahan makro ekonomi, kondisi sosial dan kebijakan

Pembahasan KUPA TA 2014 dan PPAS P TA 2014

Pada hari Senin (7/07) bertempat di Ruang Pola Bappeda, Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar (TAPD) dipimpin langusng oleh Ketua TAPD , Bapak Sekretaris Daerah, Drs Palal Ali Santoso, MM  dengan didampingi oleh Kepala Bappeda Kabupaten Blitar , Ir Mangatas L Tobing, M.Si  bersama tim mulai melaksanakan pembahsan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS) TA 2014.

Seiring dengan berjalannya waktu; asumsi-asumsi dasar yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2014 dan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun 2014 mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014 yang dokumennya disusun pada tahun 2013 kurang relevan karena Asumsi makro yang mendasarinya mengalami perubahan, pergeseran ataupun penyesuaian sesuai dengan perkembangan

Gaji 13 Cair Juli (PP 53 Tahun 2014) ditandatangani Presiden SBY 3 Juli 2014

Pemerintah akan membayar gaji ke-13 Pegawai Negeri Sipil (PNS), anggota TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada pertengahan Bulan Juli. Demikian dilansir dari laman Setkab, Adapun mengenai gaji ke-13, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Abubakar mengemukakan, pihaknya telah menandatangani surat pencairan gaji ke-13 pada pertengahan bulan Juli ini.

Akhirnya…setelah ditunggu-tunggu sekian lama, terbit juga Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pemberian Gaji/Pensiun/Tunjangan Bulan Ketiga Belas dalam Tahun Anggaran 2014 kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun/Tunjangan

. Sebagaimana tahun-tahun yang lalu, Gaji 13 dibayarkan berdasarkan gaji Bulan Juni 2014, dan dibayarkan pada bulan Juli 2014… yang ditandatangani Presiden SBY pada 3 Juli 2014 Monggo di simak…download dimari

Kunjungan Kerja Bappeda dan Dinas Peternakan Kab. Temanggung

Pada Kamis (22/06/14) bertempat diruang Pola Bappeda Kabupaten Blitar menerima Kunjungan Kerja Bappeda dan Dinas Peternakan Kab. Temanggung dalam rangka study banding pengelolaan Pasar Hewan Terpadu.

Rombongan Kabupaten Temanggung diterima oleh Kepala Bidang Ekonomi Kabupaten Blitar, Dra.SRI ASTUTI,MSi bersama Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Blitar. Ir Mashudi, M.Si.

Sidang Paripurna DPRD Kab Blitar Penyampaian KUA-PPAS TA 2015

Pada hari Selasa (17/06/14) bertempat di Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar di jalan kota baru Kanigoro dilaksanakan sidang paripurna DPRD kabupaten Blitar periode 2009-2014 dengan Agenda Penyampaian penjelasan Bupati Blitar terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015.

Dalam sambutannya, Bupati Blitar H Herry Noegroho SH menjelaskan pada tahun 2015 Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Kabupaten Blitar meliputi 10 Prioritas

Rapat Kerja SKPD bersama TAPD Persiapan Penyusunan KUA-PPAS TA 2015

Rapat Kerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama SKPD dalam rangka penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2015 dipimpin oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Drs. Palal Ali Santoso, MM didampingi oleh Wakil Ketua I Ir. Mangatas L Tobing, M.Si dan Wakil Ketua II Drs. Mahadin CU , MM. bersama seluruh Anggota TAPD Kabupaten Blitar.

Rapat Kerja TAPD bersama SKPD dilakukan secara Marathon  mulai tanggal 10 Juni 2014 sd 13 Juni  2014 bertempat di Ruang Pola Bappeda Kabupaten Blitar mulai pukul 19.00WIB sd Selesai.  Khusus untuk hari Kamis (12/06/14) dilaksanakan mulai pagi pukul 09.00 WIB. Memperhatikan sempitnya Jadwal penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 

Pengarahan Bupati Blitar Persiapan Verifikasi Kabupaten Sehat Tingkat Provinsi Jawa Timur

Selasa (10/06/14) bertempat di Peringgitan Pendopo Kabupaten Blitar diselenggarakan Pengarahan Bupati Dalam Rangka Persiapan Verifikasi Kabupaten Sehat Tingkat Provinsi Jawa Timur diawali dengan laporan Ketua Tim Pembina kepada Bupati, dengan melaporkan hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Pembina bersama Forum Kabupaten Sehat, Forum Komunikasi Kecamatan, serta SKPD terkait, kemudian acara dilanjutkan dengan pengarahan dari Bapak Bupati Blitar, H Herry Noegroho, SE, MH yang menitik beratkan pada :

Rapat Asistensi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Blitar

Senin (9/06/14) bertempat di Ruang Pola Bappeda Kabupaten Blitar diselenggarakan Rapat Asistensi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Blitar.

Rapat dipimpin oleh Kepala Bidang Pengendalian, Evaluasi, Data dan Statistik Bappeda Kabupaten Blitar, Sisilia Dyah, K S.Sos ,MM didampingi oleh Tim BPKP Perwakilan Jawa Timur. Dalam rapat yang dihadiri oleh Perwakilan/Staf Seluruh SKPD (Badan/Dinas/Kantor/Bagian) dijelaskan ari pentingnya pemerintah daerah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU).

BPKP Perwakilan Propinsi Jawa Timur dalam paparannya menjelaskan 

Rapat Koordinasi Data Potensi Daerah Kab. Blitar 2014

Senin, 9 Juni 2014 bertempat di ruang Pola Bappeda Kabupaten Blitar , diselenggarakan Rapat Koordinasi Data Potensi Daerah. Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan Rapat Koordinasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Kab/Kota se-Jatim Tahun 2014 yang diikuti pimpinan rapat di Hotel Royal Orchids Kota Batu pada tanggal 22 Mei 2014. Dimana Daerah dalam hal ini : kabupaten/Kota diminta untuk menyusun Data dan Informasi Potensi Daerah di Jawa Timur tahun 2014,

Untuk menyusun Data dan Informasi Potensi Daerah maka SKPD yang diundang untuk mengisi kuesioner sebagaimana yang telah dibagikan pada rapat, sesuai dengan bidang urusan yang ditangani oleh masing-masing SKPD, dengan catatan :

• ·Data yang disajikan apa adanya sesuai dengan kondisi Kabupaten Blitar, karena data yang dikirimkan selain untuk disusun sebagai profil Provinsi Jawa Timur juga akan digunakan sebagai dasar dalam pemberian bantuan kepada daerah.
•  Data diisi seluas-luasnya dengan eksplanasi yang diperlukan untuk dapat mempromosikan potensi Kabupaten Blitar
• Selain data, perlu disertakan pula foto-foto yang mendukung dalam format JPEG

SKPD yang diundang : Dinas Kesehatan, Dinas Peternakan, Dinas Pendidikan, Dinas Kelautan dan perikanan, Dinas pertania, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, KPTSP, Dinas Porbudpar, Dinas PU Bina Marga dan Pengairan, Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang, Dinas Kehutanan dan Perkebunan, Dinas Nakertrans, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Bagian Perekonomian.

Quisioner data dapat didownload disini

Materi paparan rapat dapat didownloaddisini

Mekanisme Paparan Rencana Kerja SKPD Tahun 2015 (Download Form dibawah)

Menindaklanjuti hasil Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah  (TAPD) pada tanggal 4 Juni 2014 serta mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang  Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015, dan Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2015 maka akan dilaksanakan Paparan Renja SKPD sesuai Surat undangan Sekeretaris Daerah Nomor :050/84/409.201/2014

Adapun mekanisme paparan renja SKPD sebagai berikut :

A. SKPD memaparkan Renja SKPD 2015 dengan berpedoman pada  :

• Rencana Target Pendapatan SKPD Tahun 2015 dengan memperhatikan : 

1. Visi dan Misi Kepala Daerah Sesuai Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang RPJMD Kab. Blitar 2011-2016
2. Pertumbuhan Potensi Tahun 2015, Realisasi Pendapatan SKPD 2013 dan Capaian sd Mei 2014.  
3. Penerimaan SKPD berupa : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah, Serta Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah;
4. Khusus RSUD Ngudi Waluyo memperhatikan Permendagri 61 Tahuhn 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan  Keuangan BLUD untuk memperkirakan pelampuan pendapatn dan belanja;
5. Untuk Dinas Kesehatan memperhatikan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional;

Kenaikan Gaji PNS 2014 segera Cair (PP 34 Tahun 2014)

Bulan Mei telah berlalu, namun PP Kenaikan gaji PNS 2014 yang ditunggu akhirnya terbit juga. Sebagai catatan nampaknya pada tahun ini tanggal penerbitan PP perubahan gaji akan menjadi jangka waktu paling lama setelah adanya pengumuman kenaikan  dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Tahun lalu PP No 12 Tahun 2013 yang merupakan PP kenaikakn Gaji Pokok PNS baru ditandatangani Presiden tanggal 11 April 2013, padahal sebelumnya belum pernah penerbitan peraturan pemerintah perubahan gaji PNS melewati bulan Februari.

Kenaikan gaji pokok PNS sudah ditetapkan sebesar 6 % dan sudah dianggarkan dalam APBN 2014. Persentase 6 % ini  dimaksudkan untuk mempertahankan daya beli para pegawai negeri sipil dari gerusan inflasi yang dipatok pemerintah pada angka 5,5 % atau sebenarnya riil income yang dinikmati PNS hanya 0.5 %. Kebijakan kenaikan gaji pokok yang menyesuaikan inflasi mulai diterapkan pada tahun lalu sehingga dengan kondisi ekonomi yang stabil persentase kenaikan gaji berkisar pada angka 5 – 7 % pada tahun-tahun mendatang.

Akhirnya yang dinanti seluruh PNS di Indonesia ditetapkan Pak BE YE per 12 Mei 2014 kemarin; dengan terbitnya PP ini kenaikan Gaji PNS oer 1 Januari 2014 mengalami kenaikan rata-rata sebesar 6%.

Semoga dengan adanya kenaikan ini kinerja dan kesehteraan PNS semakin menjadi lebih baik.
secara lengkap PP 34 Tahun 2014 tentang kenaikan Gaji Pokok PNS Tahun 2014 dapat didownload disini

Bupati Tetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2015

Blitar, (30/05/2014) Bupati Blitar, Herry Noegroho menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)  Kabupaten Blitar Tahun 2015 melalui Peraturan Bupati Blitar Nomor 19 Tahun 2014. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dokumen ini disusun oleh Pemerintah Daerah untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Target Kinerja Pembangunan Tahun 2015 didukung melaui pendanaan dari APBD Kabupaten Blitar 2015, APBD Propinsi Tahun 2015, APBN Tahun 2015 ataupun investasi swasta dan swadaya masyarakat. 

RKPD ini disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sesuai dengan amanat Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2016.

Penyusunan RKPD tahun 2015 dilaksanakan melalui tahapan-tahapan penyusunan Rancangan Awal RKPD, Rancangan RKPD, dan Rancangan Akhir RKPD

•  Rancangan Awal RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD 2011-2016. Rancangan awal RKPD ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan musrenbang Kecamatan.
•  Rancangan RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD 2011-2016 dan memperhatikan masukan Musrenbang Kecamatan. Selanjutnya rancangan RKPD ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan musrenbang Kabupaten.
•  Rancangan Akhir RKPD disusun berdasarkan Perda RPJMD 2011-2016 dan memperhatikan masukan Musrenbang Kabupaten. Selanjutnya rancangan akhir RKPD akan ditetapkan menjadi Peraturan Bupati sebagai pedoman penyusunan kebijakan umum APBD dan prioritas serta plafon anggaran tahun 2015.

 

KPK " Celah Korupsi dari mulai Perencanaan"

"Celah untuk korupsi sudah ada mulai dari tahap perencanaan anggaran pendapatan belanja daerah sehingga pencegahan korupsi juga dimulai dari perencanaan,"

Bengkulu (ANTARA News) - Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua mengatakan celah untuk berbuat korupsi muncul mulai dari tingkat perencanaan program hingga pertanggungjawaban anggaran pendapatan belanja daerah.

Tema RKP Tahun 2015 “Melanjutkan Reformasi bagi Percepatan Pembangunan Ekonomi yang Berkeadilan”,

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya,baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

SYNOPSIS MEMILIH PRESIDEN

Kalau kita makan, kita punya kekuasaan terhadap yang kita makan. Kalau kita memilih makan nasi uduk, itu kita perhitungkan kita membelinya di suatu warung yang kita mampu mengontrolnya. Kalau nasinya ada krikilnya kita protes, dan kita punya pengetahuan apakah nasi ini beracun atau tidak, basi atau tidak.

Bahkan lebih dari itu, bukan hanya tidak sanggup mengontrol, kita bahkan tidak punya pengetahuan yang mencukupi sama sekali mengenai sesuatu yang kita pilih. Kita tidak tahu sebenarnya caleg ini kualitasnya bagaimana, hidupnya bagaimana, istrinya berapa, akhlaknya bagaimana, kita tidak tahu sama sekali. Bahkan tokoh-tokoh terkenal pun rakyat tidak tahu. Bapak ini, Gus itu, orang nggak tahu sebenarnya.

Dan kalau pun mereka tahu, mereka tak punya daya kontrol terhadap yang dipilihnya ini, tapi mau tak mau harus memilih. Ini saya kira dilema kita bersama se-Indonesia.

Jadi, sederhana saja sebenarnya. Kalau anakmu naik kapal merantau ke luar pulau, maka selama naik kapal akan ada kemungkinan ada badai, ada kemungkinan dibunuh orang, ada kemungkinan dia bertengkar dengan orang, ada kemungkinan dia di ancam bahaya. Kepada siapakah Engkau menyerahkan anakmu yang Engkau tak bisa mengontrolnya di perjalanan, kepada siapa? Kamu titipkan pak Camat? Kamu titipkan nahkoda? Tidak ada jalan lain kecuali Engkau titipkan pada Allah SWT. Kalau yang kau pilih di pemilu nanti kau tidak tahu siapa dia, kamu tidak bisa mengontrol dia, kenapa tidak kau serahkan pada Tuhan? Jadi serahkan pada Tuhan.

Kalau dalam Islam sederhana. Kalau misal anda tidak memilih, kalau nanti anda berdoa supaya bangsa kita sejahtera nanti Tuhan mengejek juga “Lha kamu nggak milih aja kok minta bangsamu sejahtera”. Tapi kalau memilih bingung juga mau memilih yang mana, sedangkan kalau memilih tidak bisa mengontrol juga. Ya kalau begitu serahkan pada Tuhan.

Kalau dalam Islam caranya jelas. Jadi malamnya shalat dulu kek, kalau nggak sempat ya dalam hati saja berdoa, “Ya Tuhan, gimana mosok saya nggak nyoblos, saya kan warga negara. Saya pilih lah yang kira-kira paling bagus. Cuma kan saya ndak bisa mengontrol dia, Tuhan. Jadi, tolong dong, ini saya pilih satu. Setelah saya pilih dan coblos, saya serahkan kepada-Mu. Kalau dia pemimpin yang baik, panjangkan umurnya. Beri dia kekuatan, dan bantulah urusan-urusannya.

Tapi kalau yang aku pilih ini ternyata pengkhianat, penjilat, penindas rakyat dan sama sekali tidak punya cinta kepada kami-kami yang di bawah ini, mbok dilaknat dengan cepat, mbok cepat-cepat diberi tindakan, Tuhan. Terlalu lama lho kami rakyat Indonesia kayak gini terus bingung nggak habis-habis.

Terus kepada siapa dong aku mengeluh? Kepada siapa dong rakyat Indonesia mengeluh? Kepada DPR? Wong mereka itu yang justru kami keluhkan kepada-Mu ya Allah. Jadi tolong, Tuhan….”

<HARYO SABRI/DS>