PEDOMAN DAN JUKNIS DAK 2016
- UU NO 14 TAHUN 2015 tentang APBN 2016
- Perpres 137 Tahun 2015 tentang Rincian APBN Tahun 2016
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Permendagri 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Alokasi Khusus di Daerah
- SEB 3 Menteri Tahun 2008 : Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus
BIDANG PENDIDIKAN :
JUKNIS DAK BIDANG PENDIDIKAN (PERMENDIKBUD 81 TAHUN 2015)
- JUKNIS DAK BIDANG KESEHATAN (Permenkes No. 82 Tahun 2015) dan lampiran
Subbidang Pelayanan Rujukan
Subbidang Pelayanan Kefarmasian
- JUKNIS DAK BIDANG KB (Peraturan Kepala BKKBN No.443/PER/B1/2015) dan Lampiran
- JUKNIS DAK BIDANG INFRASTRUKTUR (PERMEN PUPR NOMOR 47/PRT/M/2015)
BIDANG KEDAULATAN PANGAN
- JUKNIS DAK BIDANG PERTANIAN (Permentan No. 73/Permentan/RC.240/12/2015)
- Subbidang Infrastruktur Irigasi (PERMEN PUPR NOMOR 47/PRT/M/2015)
- JUKNIS BIDANG ENERGI SKALA KECIL, PERMEN ESDM NOMOR 03 TAHUN 2016
BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN
- JUKNIS DAK BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN (No 37/PERMEN-KP/2015)
BIDANG PRASARANA PEMERINTAH DAERAH
- Subbidang Prasarana Pemda (Permendagri Nomor 85 Tahun 2015 )
- Subbidang Sarpras Satpol PP(Permendagri Nomor 85 Tahun 2015 )
- Subbidang Sarpras Damkar (Permendagri Nomor 85 Tahun 2015 )
- JUKNIS DAK BIDANG KEHUTANAN (Permen LHK Nomor P.69/Menlhk-Setjen/2015)
- JUKNIS DAK BIDANG TRANSPORTASI SUB PERHUBUNGAN ( PERMENHUB NOMOR 120 TAHUN 2015)
- Subbidang Infrastruktur Jalan (PERMEN PUPR NOMOR 47/PRT/M/2015)
- Subbidang Transportasi Pedesaan (PERMENDAGRI 85/2015)
SARANA PERDAGANGAN, IKM DAN PARIWISATA
- JUKNIS DAK BIDANG INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 09/M-IND/PER/2/2016) - JUKNIS BIDANG PARIWISATA (PERMENPAR 23 TAHN 2015)
PETUNJUK TEKNIS DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK TA 2016
SE Mendagri Nomor :905/501/SJ tanggal 17 Februari 2016 tengang petunjuk teknis penganggaran DAK Non Fisik pada APBD Tahun 2016
SE Mendagri Nomor :905/501/SJ tanggal 17 Februari 2016 tengang petunjuk teknis penganggaran DAK Non Fisik pada APBD Tahun 2016
- Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana(BOKB)
- Bidang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
- Bidang Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
- Bidang Pendidikan-Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Bidang Pendidikan Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD (Permendikbud Nomor 02 Tahun 2016)
- Bidang Kesehatan -Jaminan Persalinan
- Proyek Pemerintah Daerah dan Desentralisasi (P2D2)
- Bidang Bidang Pelatihan Kerja Tahun 2016 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2016
- Peraturan Presiden 162 Tahun 2014 TentangRincian APBN TA 2015 (Seluruh Alokasi Transfer ke Daerah TA 2015)
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 241/PMK.07/2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.07/2014 tentang tentang Pengalokasian Transfer ke Daerah dan Dana Desa
- Petunjuk Teknis Pengamanan Lingkungan dan Sosial Dalam Rangka Pelaksanaan P2D2 Tahun 2015 dan Fase II
- SEB 3 Menteri Tahun 2008 : Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus
JUKLAK DAN JUKNIS DAK 2015
- DAK Bidang Pendidikan 2015: Permendikbud No. 162 Tahun 2014 (24 Desember 2014)
- DAK Bidang Kesehatan 2015 : Permenkes Nomor 84 Tahun 2014 (17 OKTOBER 2014)
- DAK Bidang Infrastruktur 2015 : Permen PU Nomor 15/PRT/M/2010 (I NOV 2010)
- DAK Bidang Lingkungan Hidup 2015 : Permen LH dan Hut No.8Tahun 2014
- DAK Bidang Keluarga Berencana 2015 : Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga BerencanaNasional Nomor : /Per/B1/2015 (draf final)
- DAK Bidang Pertanian 2015 : Permentan Nomor 123/Permentan/HK.030/11/2014
- DAK Bidang Kehutanan 2015 : Permen LH dan hut Nomor P.98 2014
- DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 2015: Permen KP Nomor 51/Permen-KP/2014
- DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 2015 : Permenhub Nomor PM 81 tahun 2014
- DAK Bidang Saranan Pemerintahan 2015: Permendagri Nomor 103 tahun 2014
- DAK Bidang Perdagangan 2015 : Permendag Nomor 91/M-DAG/PER/2014
PEDOMAN UMUM DAN ALOKASI DAK 2014
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183 /PMK.07/2013 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer ke Daerah
- SEB 3 Menteri Tahun 2008 : Petunjuk Pelaksanaan Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus
- SIE-DAK
- DAK Bidang Pendidikan 2014: Permendikbud Nomor 100 Tahun 2013
- Revisi Juknis DAK Pendidikan 2014: Permendikbud Nomor 13 Tahun 2014
- DAK Bidang Kesehatan 2014 : Permenkes Nomor 84 Tahun 2013
- DAK Bidang Infrastruktur 2014 : Permen PU Nomor 15/PRT/M/2010
- DAK Bidang Lingkungan Hidup 2014 : Peraturan Menteri LH RI Nomor 09 Tahun 2013
- DAK Bidang Keluarga Berencana 2014 : Peraturan Kepala Badan Kependudukan Dan Keluarga BerencanaNasional Nomor : 342/Per/B1/2013
- DAK Bidang Pertanian 2014 : Permentan Nomor 127/Permentan/OT.140/12/2013
- DAK Bidang Kehutanan 2014 : Permenhut Nomor P.67/Menhut-II/2013
- DAK Bidang Kelautan dan Perikanan 2014: Permen KP Nomor 36/Permen-KP/2013
- DAK Bidang Keselamatan Transportasi Darat 2014 : Permenhub Nomor PM 96 tahun 2013
- DAK Bidang Saranan Pemerintahan 2014: Permendagri Nomor 91 tahun 2013
- DAK Bidang Perdagangan 2014 : Permendag Nomor 78/M-DAG/PER/2013
Komentar ini telah dihapus oleh administrator blog.
BalasHapusKomentar ini telah dihapus oleh pengarang.
Hapusok bos... tak tunggu kabar baiknya
BalasHapus