Dewan Beri Catatan Strategis LKPJ Bupati 2013

Senin (28/4) dalam rapat Pripurna DPRD Kabupaten Blitar di Gedung Paripurna DPRD Kab. Blitar jl. Kotabaru Kanigoro, Pansus LKPJ memberikan beberapa catatan-catatan strategis pada LKPJ Bupati Blitar Tahun 2013.  Menurut wakilketua pansus, Sugen Suroso  dalam laporan pansus LKPJ ada beberapa rekomendasi terkait kondisi demografis, indikator ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, hingga menyangkut kinerja pengelolaan keuangan daerah.

Komitmen kebijakan pada sektor pertanian sebagai penyumbang PDRB Kabupaten Blitar, kesenjangan sektoral (disparitas wilayah) dengan melakukan percepatan pembangunan infrastruktur.

Untuk kinerja pengeloaan keuangan Bupati mengingatkan SKPD untuk mencapai target yang telah ditetapkan, melaksanakan evaluasi, perencanaan target sesuai dengan potensi yang ada.

Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Magister Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro (MPWK UNDIP)

Pada hari Senin (21/4) Bappeda Kabupaten Blitar menerima kunjungan Mahasiswa Magister Pembangunan Wilayah dan Kota  (MPWK UNDIP) Universitas Diponegoro yang melaksankan Kuliah Kerja Lapangan (KKL): 20 mahasiswa didampingi dengan Dosen Pendamping Ir. Hadi Wahyono, MA melakukan tanya jawab dan kuliah lapangan untuk mengetahui, meninjau karakteristis kawasan rawan bencana di wilayah study Kabupaten Blitar. Kunjungan diterima Sekretaris Bappeda, Eko Susanto, ST, MSi bersama tim.

Dalam kunjungan ini Mahasiswa Magister Pembangunan Wilayah dan Kota (MPWK UNDIP)Universitas Diponegoroiningin mempelajari Vulnearability, Resiliensi dan Planing yang dilaksankan instansi pemerintah terkait daerah rawan bencana.

Raker Bappeda Bersama Pansus LKPJ Bupati Blitar 2013

Pada hari Senin (21/4) bertempat di ruang Rapat Badan Anggaran, DPRD Kabupaten Blitar, Jl. Kota Baru Kanigoro dilaksanakan Rapat Kerja antara Bappeda sebagai leading sektor penyusunan LKPJ Bupati Blitar dengan Pansus LKPJ. Rapat Kerja dihadiri oleh 7 dari 10 anggota Pansus LKPJ, Sekretaris Bappeda, Kepala Bidang Evaluasi, Pengendalian dan Statistik Bappeda beserta tim penyusun.

Agenda Rapat Kerja adalah sinkronisasi, dan klairifikasi beberapa data dan laporan yang disajikan dalam LKPJ Bupati Blitar Tahun 2013 sebagai bahan masukan awal Pansus LKPJ menyusun Rekomendasi.

Pansus LKPJ berharap nantinya rekomendasi yang diberikan mampu untuk dijadikan pijakan dan ditindaklanjuti oleh Bupati Blitar bersama jajaranya untuk lebih baik lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Blitar ke depan. Memperhatikan pelaksanaan RPJMD 2011-2016 sudah memasuki tahun ke 4, diharapkan apa yang telah dicapai pada tahun 2013 (RPJMD Tahun ke 3) dapat ditingkatkan, dan kekeurangan-kekeurangan yang ada dapat diperbaiki, sehingga Visi-Misi Bupati sesuai RPJMD Kabupaten Blitar 2011-2016 dapat tercapai.

Paparan Bupati Blitar bersama Kepala Bappeda dalam Anugrah Baksyacaraka Tahun 2014

Pada hari Kamis (17/4) betermpat di Pranaya Suite Hotel di Tangerang Selatan, Bupati Blitar  H Herry Noegroho bersama Kepala Bappeda Ir Mangatas L Tobing, M.Si  memaparkan kegiatan dan budaya ekonomi kreatif di Kabupaten Blitar dalam rangka penilaian Anugrah Baksyacaraka Tahun 2014.

Di tahun 2014 ini, penganugrahan Baksyacaraka akan kembali diberikan kepada Kabupaten dan Kota yang dianggap memiliki kondisi paling baik dalam pertumbuhan kreativitas masyarakat. Penganugrahan tahun ini tentunya mempertahankan kosistensi Pemerintah yang secara dua tahunan memberikan anugrah ini sejak tahun 2012. Ini juga merupakan bentuk kosistensi Pemerintah  dalam mendorong pembudayaan kreativitas  di masyarakat sebagai hulu dari pengembangan ekonomi kreatif. Anugrah Baksyacaraka rencananya akan diberikan pada Juni 2014. Kabupaten Blitar termasuk 6 Kabupaten dan 6 Kota Nominasi dengan nilai tertingg, Nominator lainnya adalah : Kabupaten Bandung, Kabupaten Bangka, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Sleman. Sedangkan untuk kategori kota, 6 nominator adalah : Kota Bandung, Kota Bukit Tinggi, Kota Depok, Kota Makassar, Kota Surabaya dan Kota Pekalongan.

Semoga Anugrah Baksyacaraka  2014 dapat diraih Kabupaten Blitar

Rapat Koordinasi Kabupaten Sehat 2014 (KABUPATEN BLITAR SEHAT 2014)

Pada hari Rabu (16/4) bertempat di Ruang Perdana Sekretariat Daerah kabupaten Blitar, Jl. Sodanco Suprijadi 17 dilaksanakan Rapat Koordinasi Kabupaten Sehat 2014.  Rapat dipimpin langusng oleh Bapak Wakil Bupati Blitar Drs. H  Rijanto, MM yang dihadiri oleh seluruh stakeholder terkait, seluruh SKPD.

Menuju Kabupaten Blitar Sehat 2014 dikoordinasikan oleh Bappeda Kabupaten Blitar bersama Dinas Kesehatan pada tahapan awal ini, di tahun 2014 dipersiapkan 8 Kecamatan untuk mewujudkan Kabupaten Sehat : Kecamatan Wlingi, Kecamatan Talun, Kecamatan Nglegok, Kecamatan Kesamben, Kecamatan Sutojayan, Kecamatan Udanawu, Kecamatan Kademangan, Kecamatan Kanigoro.

Dukungan kualitas lingkungan fisik, sosial, perubahan perilaku masyarakat, memalui peran serta aktif, swasta serta peran pemerintah daerah secara terarah, terpadu dan berkesinambungan

DPRD Bahas LKPJ Bupati Blitar 2013

Agenda pembahasan LKPJ Bupati Blitar Tahun 2013 berlanjut pada hari selasa (15/4) dengan agenda Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ Bupati Blitar Tahun 2013. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap LKPJ dihadiri Wakil Bupati Blitar, Drs. H. Rijanto MM, Muspida,Sekretaris Daerah, segenap pimpinan SKPD, dan anggota DPRD Kabupaten Blitar. Pada penyampian pandangan umumnya Perwakilan PDIP yang dibacakan oleh M Taufik memberikan pandangan umum nilai 90 terhadap LKPJ Bupati.

Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Guntur Wahono menegaskan, sebagaimana Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2010, pasal 5 huruf h yang menjelaskanbahwa, DPRD mempunyai tugas dan wewenang meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dari Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, "Ini juga merupakan amanat Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban memberikan LKPJ kepada Dewan" jaelasnya.

Dia berharap , Pansus LKPJ berkerja maksimal mengkaji dan menelaah LKPJ Bupati Blitar Tahun 2013 sehingga dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif.

Penjelasan Bupati Blitar dalam Rapat Paripurna LKPJ Bupati Blitar Tahun 2013

Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun 2013 Bupati Blitar,yang digelar di gedung DPRD Kabupaten Blitar di Kanigoro Senin ( 14/4)mulai pukul 09.00WIB sampai dengan selesai

Kegiatan yang dihadiri oleh Anggota DPRD Kabupaten Blitar,  Bupati H Herry Noegroho, SE, MH, para Asisten dan pimpinan SKPD serta Muspida tersebut dipimpin langsung Ketua DPRD Guntur Wahono yang didampingi dua Wakil Ketua masing masing Edi Masna N, Munib, dan Suswati..

Dalam laporannya, Bupati Blitar , H Herry Noegroho, SH, MH membeberkan sejumlah data penting yang menunjukkan keberhasilan Pemkab di tahun 2013 yang mana realisasinya banyak yang mencapai dan bahkan melampaui target. Meski demikian, Bupati juga mengungkapkan di laporannya sejumlah item yang realisasinya tidak mencapai target. “Ke depan harus lebih ditingkatkan. Ke depan kita akan lebih bekerja keras lagi,” ujarnya.

Sementara itu, menurut Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Guntur Wahono, acara Paripurna hari ini akan ditindaklanjuti dengan Penyampaian Pandangan Umum Fraksi dan Pembentukan Pansus LKPJ Bupati yang diagendakan pada hari Selasa (15/4) jam 13.00 WIB.

Rapat Rutin Dharma Wanita Bappeda Kab. Blitar

Dibalik Suami Yang Sukses, Ada  Peran Istri Yang Hebat  
Dharma Wanita Persatuan Bappeda Kabupaten Blitar adakan rapat rutin bulanan, rapat ini diadakan pada tanggal 11 April 2014 tepatnya hari Jum'at yang bertempat di ruang Pola Bappeda Kabupaten Blitar. acara ini dihadiri oleh Bapak Ir. Mangatas L Tobing berserta ibu ketua Dharma Wanita Bappeda Kabupaten Blitar  Ibu Dra. Rita Tobing. 

 

Dalam rapat tersebut ibu ketua dharma wanita Dharma Wanita Bappeda Kabupaten Blitar memberikan pembinaan masalah  perkembangan kegiatan ibu Dharma Wanita Bappeda Kabupaten Blitar , setelah selesai memberikan pembinaan ibu ketua dharma wanita berserta anggota Dharma Wanita persiapan Lomba Dharma Wanita antar unit dalam rangka memeriahkan Hari Kartini 2014, terakhir pada acara inti tersebut kegiatan ini diakhiri dengan pengundian arisan rutin bulanan ibu Dharma Wanita Bappeda Kabupaten Blitar. Kegiatan rutin ini dilaksanakn tiada lain tujuannya untuk menjalin  silaturahim dan kekompakan pegawai Bappeda Kabupaten Blitar.

Sukseskan PEMILU 9 April 2014

Rapat Koordinasi & Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Bersama CSR Kabupaten Blitar

Bertempat di Ruang Pola Bappeda Kabupaten Blitar diselenggarakan Pada Hari Jum'at 04 April 2014 diselenggarakan Rapat Koordinasi & Sinkronisasi Program Penanggulangan Kemiskinan Bersama CSR yang dipimpin oleh Wakil Bupati Blitar,Drs. Rijanto,MM selaku ketua Tim Koordinasi Penaggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Blitar.

Dalam rapat yang dihadiri seluruh anggota TKPKD beserta BUMN, BUMD, serta lembaga-lembaga swasta disampaikan Kebijakan Corporate Sosial Responbility (CSR) Kabupaten Blitar dalam rangka penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Blitar, penyampaian Software DataBase Kegiatan CSR, serta Merumuskan Pembentukan Forum CSR Kabupaten Blitar yang ditetapkan memalui Keputusan Bupati Blitar.

Gelar Pelatihan Tim Program PLPBK PNPM Mandiri Perkotaan

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan telah dilaksanakan sejak tahun 2007 di Kabupaten Blitar. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan manjadi strategi jitu dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan PNPM Perkotaan di Kabupaten Blitar membuat PNPM Mandiri Perkotaan di Kabupaten Blitar dipercaya  mengelola Program Penataan Lingkungan Berbasis Komunal (PLPBK) mulai tahun 2009. 

Untuk meningkatkan pemahaman tentang substansi dan tanggungjawab pengendalian Program PLPBK dilaksanakan Pelatihan Tim Teknis Program PLPBK yang diselenggarakan di Hotel Puri Perdana Blitar pada tanggal 1 sd 2 April 2013.

Pelaksanaan PNPM mandiri Perkotaan telah menjangkau 37 Kelurahan dan Desa. Agar tujuan dan pelaksanaan program dapat berjalan maksimal perlu kolaborasi berbagai pihak :SKPD, perangkat desa/kelurahan, kelompok-kelompok peduli dan  masyarakat.

Laporan Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) melalui Aplikasi SIE-DAK

Temen-temen pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014, saat ini sudah memasuki TW II dan kewajiban SKPD Pengelola Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan adalah melaporkan realisasi pelaksanaan DAK yang dikelola SKPD :

Dasar Pelaksanaan :

1. PP Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
2. SEB Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri Tahun 2008 Nomor 0239/M.PPN/11/2008, SE 1722/MK.07/2008, 900/3556/SJ, tentang Petunjuk Pelaksana Pemantauan Teknis Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus;
3. Peraturan Menteri Keuangan  Nomor 180/PMK.07/2013 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.07/2013 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Terkait yang mengatur Juklak dan Juknis  masing-masing Bidang DAK.

Untuk Pelaporan melalui SIE-DAK dapat dikases melalui link disamping atau http://bappeda.jatimprov.go.id/dak/ untuk User dan Pasword masing-masing bidang DAK dapat menghubungi Bappeda Kab. Blitar

Finalisasi LKPJ Bupati Blitar Tahun 2013

Pada Hari Rabu 27 Maret 2013 bertempat di Ruang Perdana Setda Pemkab. Blitar dilaksanakan Finalisasi LKPJ Bupati Blitar 2013 dipimpin oleh : Sekretaris Daerah : Drs. Palal Ali Santoso, MM, dihadiri oleh seluruh Kepala SKPD se Kabupaten Blitar.

  
Setelah finalisasi dan perbaikan data terakhir LKPJ Bupati Blitar rencana akan disampaikan kepada DPRD Kabupaten Blitar pada hari Jum'at 28 Maret 2013 (admin)

Workshop Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Pada tanggal 27 Februari sd 28 Februari 2014 dilaksanakan Workshop Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sirenda) bertempat di Hotel Puri Perdana Jl. Anjasmoro Blitar;

Peserta Worshop adalah Kasubag Sungram SKPD se Kabupaten Blitar.

Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Sirenda) yang Aplikasi yang disusun BPKP Perwakilan Jawa Timur bersama BAPPEDA Kabupaten Blitar dalam rangka memudahkan  administrasi penyusunan program dan kegiatan SKPD mulai dari proses Musrenbang Desa-Musrenbang Kecamatan- Forum SKPD-Musrenbang Kabupaten-Penyusunan Renja SKPD-Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)-Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan natinya sampai dengan evaluasi pelaksanaan Program kegiatan yang sudah tertuang dalam APBD melalui DPA Masing-masing SKPD. Dengan Aplikasi Sirenda semua usulan rencana pembangunan akan dapat terdokumentasikan. (admin)