"Celah untuk korupsi sudah ada mulai dari tahap perencanaan anggaran pendapatan belanja daerah sehingga pencegahan korupsi juga dimulai dari perencanaan,"
Bengkulu (ANTARA
News) - Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua
mengatakan celah untuk berbuat korupsi muncul mulai dari tingkat
perencanaan program hingga pertanggungjawaban anggaran pendapatan
belanja daerah.
"Celah untuk korupsi sudah ada mulai dari tahap perencanaan anggaran pendapatan belanja daerah sehingga pencegahan korupsi juga dimulai dari perencanaan," katanya di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan hal itu saat menyampaikan materi dalam seminar pencegahan korupsi bertajuk "pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD".
Untuk memberantas korupsi kata dia, KPK tidak hanya mengutamakan penindakan tapi juga mengoptimalkan kewenangan pencegahan dengan koordinasi dan supervisi.
Dalam pencegahan korupsi, KPK bersinergi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di 33 provinsi, termasuk Bengkulu.
Sasarannya kata dia, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal seperti kantor pertanahan dan kantor imigrasi.
Sedangkan ruang lingkup koordinasi dan supervisi tersebut yakni pelayanan publik antara lain rumah sakit, kantor perizinan terpadu, uji kendaraan bermotor, dan pelayanan publik instansi vertikal.
"Ruang lingkup perencanaan dan penganggaran APBD akan kami supervisi DPRD, Bappeda dan Biro atau Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan," tambahnya.
Sementara untuk ruang lingkup pengadaan barang dan jasa difokuskan pada tiga dinas yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga.
Dalam seminar yang diikuti seluruh kepala dinas, instansi dan kantor di lingkungan Pemprov Bengkulu itu, ia mengatakan gambaran umum hasil pengamatan pelayanan publik belum berjalan baik.
Gambaran umum pelayanan publik yang sering ditemui yakni persyaratan dan prosedur yang panjang, berbelit-belit serta tidak transparan dalam proses pelayanan.
"Jangka waktu tidak jelas, biaya yang mahal dan tidak jelas aturannya, lalu masih ada tindak diskriminatif sesuai dengan tingkat sosial pengguna jasa," katanya menjelaskan.
Ia menyebutkan hal-hal di atas dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk suap, yang diberikan pengguna jasa kepada petugas.
Sementara itu Kepala BPKP perwakilan Bengkulu Sudiro mengatakan optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah dapat mencegah korupsi, mulai dari perencanaan.
"Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah perlu dilakukan dengan manajemen aset yang tertib dan peningkatan kualitas SDM keuangan," katanya.
(KR-RNI/N005)
"Celah untuk korupsi sudah ada mulai dari tahap perencanaan anggaran pendapatan belanja daerah sehingga pencegahan korupsi juga dimulai dari perencanaan," katanya di Bengkulu, Rabu.
Ia mengatakan hal itu saat menyampaikan materi dalam seminar pencegahan korupsi bertajuk "pencegahan korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD".
Untuk memberantas korupsi kata dia, KPK tidak hanya mengutamakan penindakan tapi juga mengoptimalkan kewenangan pencegahan dengan koordinasi dan supervisi.
Dalam pencegahan korupsi, KPK bersinergi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) di 33 provinsi, termasuk Bengkulu.
Sasarannya kata dia, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, instansi vertikal seperti kantor pertanahan dan kantor imigrasi.
Sedangkan ruang lingkup koordinasi dan supervisi tersebut yakni pelayanan publik antara lain rumah sakit, kantor perizinan terpadu, uji kendaraan bermotor, dan pelayanan publik instansi vertikal.
"Ruang lingkup perencanaan dan penganggaran APBD akan kami supervisi DPRD, Bappeda dan Biro atau Dinas Pengelola Keuangan dan Pendapatan," tambahnya.
Sementara untuk ruang lingkup pengadaan barang dan jasa difokuskan pada tiga dinas yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pekerjaan Umum atau Bina Marga.
Dalam seminar yang diikuti seluruh kepala dinas, instansi dan kantor di lingkungan Pemprov Bengkulu itu, ia mengatakan gambaran umum hasil pengamatan pelayanan publik belum berjalan baik.
Gambaran umum pelayanan publik yang sering ditemui yakni persyaratan dan prosedur yang panjang, berbelit-belit serta tidak transparan dalam proses pelayanan.
"Jangka waktu tidak jelas, biaya yang mahal dan tidak jelas aturannya, lalu masih ada tindak diskriminatif sesuai dengan tingkat sosial pengguna jasa," katanya menjelaskan.
Ia menyebutkan hal-hal di atas dapat membuka peluang terjadinya tindak pidana korupsi dalam bentuk suap, yang diberikan pengguna jasa kepada petugas.
Sementara itu Kepala BPKP perwakilan Bengkulu Sudiro mengatakan optimalisasi sistem pengendalian intern pemerintah dapat mencegah korupsi, mulai dari perencanaan.
"Penguatan sistem pengendalian intern pemerintah perlu dilakukan dengan manajemen aset yang tertib dan peningkatan kualitas SDM keuangan," katanya.
(KR-RNI/N005)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar