Atas

Tidak Ada Pembangunan Tanpa Perencanaan, Tidak Ada Perencanaan Tanpa Data dan Informasi, Tidak Ada Data Tanpa Penelitian

Senin, 15 Juni 2015

Paparan Draft Final KUA-PPAS 2016 dihadapab Bupati Blitar

Setelah melalui rangkaian kegiatan dimulai dengan ditetapkannya RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2016 serta di dibahasnya draft awal KUA-PPAS 2016 oleh TAPD, ditindaklanjuti dengan pemaparan Rencana Kerja SKPD sesuai RKPD Tahun 2016 pada minggu ke 2 Juni 2015 kemarin, pada hari ini Senin 15 Juni, TAPD memaparkan Draft Final KUA-PPAS Tahun 2016 Kebupaten Blitar, dihadapan Bapak Bupati Blitar, H. Herry Noegroho.

Dalam Draft Final KUA-PPAS Tahun 2016 Kabupaten Blitar yang dipaparkan dihadapan Bapak Bupati dengan hasil sebagai berikut :
1. Tema Pembangunan Kabupaten Blitar disepakati sesuai 
     RKPD Kabupaten Blitar " Membangun Kabupaten Blitar 
     Melalui Penguatan Pembangunan Desa Menuju 
     Perekonomian yang Berdaya Saing dan Meningkatnya 
     Pelayanan  Publik"
2. Proyeksi Ekonomi makro 2016 disusun berdasarkan capaian 
     asumsi makro tahun 2010-2014 denganMemperhatikan 
     pekembangan ekonomi makro selama semester 1 tahun 
     2015.
3. Proyeksi Eknomi makro tahun 2016  mempertimbangkan 
     kebijakan pemerintah pusat dan propinsi terutama yang 
     berpengaruh signifikan terhadap daerah sebagai berikut :
- Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2016 diasumsikan  
   mencapai 6.2% -6.4%
- Laju Inflasi Tahun 2016 diasumsikan berkisar  5,8%-6.2%
- Angka Kemiskinan makro tahun 2016 kurang dari 9%
- Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun berkisar 2,0% sd 2,9%
4.  Proyeksi Pendapatan Daerah diluar Pendapatan Asli Daerah 
     (PAD) mempergunakan ketetapan yang diatur  dalam 
     Perpres 36 Tahun 2015 serta SK Gubernur Jatim tentang   
     Bagi Hasil Pajak/SDA dari Propinsi Jawa Timur. Total 
     Penerimaan Pendapatan Daerah 2,074 T naik 4,54% 
     dibanding APBD 2015 dengan PAD 183 M atau 8,83%, Daper 
    1,257T atau  60,61% dan Lain-Lain Penerimaan Daerah Yang 
    Sah   634,1M atau 30,56%.
      5 .Proyeksi Total Belanja Daerah disepakati sekitar 2,299 
           Trilyun Rupiah dengan mempertahankan alokasi fungsi 
           pendidikan di atas 45% dan meningkatkan alokasi fungsi 
           kesehatan 9,9 % memperhatikan kemampuan pelaksanaan 
           dan penyerapan anggaran SKPD yang melaksanakan Fungsi 
           Pendidikan dan Kesehatan
5.       Berdasarkan asumsi makro tahun 2016, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta prioritas  pembangunan tahun 2016  Total Belanja Tidak Langsung 1,418T atau 61,69% dengan Belanja Pegawai sebesar    1,2T   atau 52,88%.   Total Belanja Langsung sebesar 881 M atau 38,31%

Tidak ada komentar:

Posting Komentar